R I S

Republik Indonesia Serikat, disingkat RIS, adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB.

Republik Indonesia Serikat terdiri beberapa negara bagian, yaitu:

1.Negara Republik Indonesia (RIS)

2.Negara Indonesia Timur

3.Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta

4.Negara Jawa Timur

5.Negara Madura

6.Negara Sumatera Timur

7.Negara Sumatera Selatan

Di samping itu, ada juga wilayah yang berdiri sendiri (otonom) dan tak tergabung dalam federasi, yaitu:

1.Jawa Tengah

2.Kalimantan Barat (Daerah Istimewa)

3.Dayak Besar

4.Daerah Banjar

5.Kalimantan Tenggara

6.Kalimantan Timur (tidak temasuk bekas wilayah Kesultanan Pasir)

7.Bangka

8.Belitung

9.Riau

Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada 17 Agustus 1950.

Republik Indonesia Serikat memiliki konstitusi yaitu Konstitusi RIS. Piagam Konstitusi RIS ditandatangani oleh para Pimpinan Negara/Daerah dari 16 Negara/Daerah Bagian RIS, yaitu

1.Mr. Susanto Tirtoprodjo dari Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville.

2.Sultan Hamid II dari Daerah Istimewa Kalimantan Barat

3.Ide Anak Agoeng Gde Agoeng dari Negara Indonesia Timur

4.R. A. A. Tjakraningrat dari Negara Madura

5.Mohammad Hanafiah dari Daerah Banjar

6.Mohammad Jusuf Rasidi dari Bangka

7.K.A. Mohammad Jusuf dari Belitung

8.Muhran bin Haji Ali dari Dayak Besar

9.Dr. R.V. Sudjito dari Jawa Tengah

10.Raden Soedarmo dari Negara Jawa Timur

11.M. Jamani dari Kalimantan Tenggara

12.A.P. Sosronegoro dari Kalimantan Timur

13.Mr. Djumhana Wiriatmadja dari Negara Pasundan

14.Radja Mohammad dari Riau

15.Abdul Malik dari Negara Sumatera Selatan

16.Radja Kaliamsyah Sinaga dari Negara Sumatera Timur

Kabinet Republik Indonesia Serikat

Masa bakti : 20 Desember 1949-6 September 1950

1.Perdana Menteri   : Mohammad Hatta

2.Menteri Luar Negeri : Mohammad Hatta

3.Menteri Dalam Negeri : Ide Anak Agung Gde Agung

4.Menteri Pertahanan : Hamengkubuwono IX

5.Menteri Kehakiman : Supomo

6.Menteri Penerangan: Arnold Mononutu

7.Menteri Keuangan:Sjafruddin Prawiranegara

8.Menteri Kemakmuran:Djuanda

9.Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum:H. Laoh

10.Menteri Perburuhan:Wilopo

11.Menteri Sosial:Mohamma:d Kosasih Purwanegara

12.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan           : Abu Hanifah

13.Menteri Kesehatan: J. Leimena

14.Menteri Agama: Wahid Hasjim

15.Menteri Negara:Hamid II ,Mohammad Roem ,Suparno

Konstutusi RIS

Konstitusi Republik Indonesia Serikat, atau lebih dikenal dengan atau Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 (yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS) hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950.

Sejak tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan sebutan UUDS 1950.

Sejarah

Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan sebagai undang-undang dasar negara berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat oleh hasil Konfrensi Meja Bundar, sejak 27 Desember 1949 berdasarkan poin pertama dan kedua. Pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak serta merta mencabut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena perbedaan ruang lingkup penerapan. Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 pada Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sosial Republik Indonesia, Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta.

Isi Konstitusi

Konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri atas mukadimah, isi dan piagam persetujuan. Isi Konsitusi Republik Indonesia Serikat terdiri atas enam bab dan seratus sembilan puluh tujuh pasal.

Mukadimah

Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat berisi secara ringkas pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menekankan aspek kesatuan, kedaulatan, ketuhanan dan filosofi negara (Pancasila).

Bab 1: Negara Indonesia Serikat

Bab 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini terdiri atas enam bagian. Empat bagian pertama merupakan bagian mengenai Bentuk Negara dan Kedaulatan, Daerah Negara, Lambang dan Bahasa Negara serta Kewarganegaraan dan Penduduk Negara. Empat bagian pertama dalam bab 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat menyatakan bahwa:

1.Negara Indonesia Serikat merupakan negara hukum yang berlandaskan demokrasi dan berbentuk federasi (pasal 1a), yang kedaulatannya dilaksanakan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat (pasal 1b).

2.Negara Indonesia Serikat meliputi Negara Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Renville, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Distrik Federal Jakarta, Negara Jawa Timur, Negara Madura dan Negara Sumatera Timur dan Daerah-Daerah Otonom (Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat (Daerah istimewa), Dajak Besar; Daerah Bandjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur) (pasal 2).

3.Bendera kebangsaan Republik Indonesia Serikat adalah bendera Sang Merah Putih (pasal 3 ayat 1), Lagu kebangsaan adalah lagu "Indonesia Raya" (pasal 3, ayat 2) dan Bahasa resmi Negara Republik Indonesia Serikat adalah Bahasa Indonesia (pasal 4).

4.Pemerintah menetapkan meterai dan lambang negara (pasal 3 ayat 3).

5.Kewarganegaraan dan pewarganegaraan (naturalisasi) serta Penduduk diatur oleh undang-undang federal (pasal 5, ayat 1 dan 2 dan pasal 6).

Sedangkan, bagian lima dari bab 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat mengatur mengenai Hak dan Kebebasan Dasar Manusia (dengan kata lain Hak Asasi Manusia). Hal-hal yang diatur dalam bagian ini antara lain:

1.pengakuan sebagai pribadi terhadap undang-undang (7(1)).

2.perlakuan dan perlindungan yang sama atas hukum (equality before the law) (7(2), 7(3) dan 13).

3.mendapat bantuan hukum (7(4))

4.hak membela diri (7(4))

5.perlindungan atas harta benda (8)

6.mobilitas (9)

7.larangan perbudakan dan aktivitas terkait (10)

8.memperoleh perlakuan yang layak (11)

9.penahanan dan hukuman, harus dilakukan sesuai aturan-aturan yang berlaku (12 dan 14(b))

10.praduga tak bersalah (14(a))

Pemilu Tahun 1955

Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis.

Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman.

Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota MPR dan Konstituante. Jumlah kursi MPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi MPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.

Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Tahapan

Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota MPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu,

Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

Hasil

Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi MPR dan 119 kursi Konstituante (22,3 persen), Masyumi 57 kursi MPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen), Nahdlatul Ulama 45 kursi MPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen), Partai Komunis Indonesia 39 kursi MPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (2,89 persen).

Partai-partai lainnya, mendapat kursi di bawah 10. Seperti PSII (8), Parkindo (8), Partai Katolik (6), Partai Sosialis Indonesia (5). Dua partai mendapat 4 kursi (IPKI dan Perti). Enam partai mendapat 2 kursi (PRN, Partai Buruh, GPPS, PRI, PPPRI, dan Murba). Sisanya, 12 partai, mendapat 1 kursi (Baperki, PIR Wongsonegoro, PIR Hazairin, Gerina, Permai, Partai Persatuan Dayak, PPTI, AKUI, PRD (bukan PRD modern), ACOMA dan R. Soedjono Prawirosoedarso).

Dekrit PresidenDPR

Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada lima tahun berikutnya, 1960. Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekret Presiden yang membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945.

Kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Pidato Bung TOMO 10 Nop 1945

Bismillahirrohmanirrohim..
MERDEKA!!!

Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia
terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya
kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini
tentara inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet
yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua
kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan
menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara jepang
mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan
mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera puitih tanda bahwa kita menyerah kepada mereka

Saudara-saudara
di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau kita sekalian telah menunjukkan
bahwa rakyat Indonesia di Surabaya
pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku
pemuda-pemuda yang berawal dari Sulawesi
pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali
pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan
pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera
pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di surabaya ini
di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing
dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung
telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol
telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana

hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu saudara-saudara
dengan mendatangkan presiden dan pemimpin2 lainnya ke Surabaya ini
maka kita ini tunduk utuk memberhentikan pentempuran
tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri
dan setelah kuat sekarang inilah keadaannya

Saudara-saudara kita semuanya
kita bangsa indonesia yang ada di Surabaya ini
akan menerima tantangan tentara inggris itu
dan kalau pimpinan tentara inggris yang ada di Surabaya
ingin mendengarkan jawaban rakyat Indoneisa
ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indoneisa yang ada di Surabaya ini
dengarkanlah ini tentara inggris
ini jawaban kita
ini jawaban rakyat Surabaya
ini jawaban pemuda Indoneisa kepada kau sekalian

hai tentara inggris
kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu
kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu
kau menyuruh kita membawa senjata2 yang telah kita rampas dari tentara jepang untuk diserahkan kepadamu
tuntutan itu walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi akan mengancam kita
untuk menggempur kita dengan kekuatan yang ada
tetapi inilah jawaban kita:
selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah
yang dapat membikin secarik kain putih merah dan putih
maka selama itu tidak akan kita akan mau menyerah kepada siapapun juga

Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah! keadaan genting!
tetapi saya peringatkan sekali lagi
jangan mulai menembak
baru kalau kita ditembak
maka kita akan ganti menyerang mereka itukita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka

Dan untuk kita saudara-saudara
lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka
semboyan kita tetap: merdeka atau mati!

Dan kita yakin saudara-saudara
pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita
sebab Allah selalu berada di pihak yang benar
percayalah saudara-saudara
Tuhan akan melindungi kita sekalian

Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
MERDEKA!!!

Negara-Negara BFO

Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah Indonesia terus melakukan tindakan-tindakan untuk merebut kembali wilayah-wilayah Indonesia. Wilayah Indonesiaberhasil dipecah-pecah oleh Belanda. Oleh karena itu, bangsa Indonesiaberjuang untuk merebut kembali wilayah-wilayahnya baik melalui perjuangan bersenjata maupun melalui jalan perundingan.
Negara-negara Boneka Bentukan Belanda

Negara boneka adalah negara yang secara resmi merdeka dan diakui kedaulatannya namun

secara de-facto berada di bawah kontrol negara lainnya. Negara boneka secara harfiah berarti negara di mana pemerintahannya dapat disamakan seperti boneka yang dimainkan oleh pemerintah negara lainnya sebagai dalang.

Untuk menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia, salah satu cara yang dilakukan oleh Belanda adalah dengan membentuk negara-negara boneka. Tujuannya adalah untuk mengepung kedudukan pemerintahan Republik Indonesia atau mempersempit wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Setiap negara bagian atau negara boneka yang diciptakan Belanda tersebut dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh Belanda. Melalui negara-negara boneka yang dibentuknya, Belanda membentuk Pemerintahan Federal dengan Van Mook sebagai kepala pemerintahannya. Dalam Konferensi Federal di Bandung pada tanggal 27 Mei 1948 lahirlah Badan Permusyawaratan Federal (BFO). Di dalam BFO terhimpun negara-negara boneka ciptaan Belanda. 

Berikut adalah negara-negara boneka ciptaan Belanda:

1. Negara IndonesiaTimur

Berdiri : Desember 1946
Wilayah : Timur Selat Makasar dan Selat Bali
Pemimpin : Tjokorda Gede Raka Sukawati

2. Negara Sumatera Timur
Berdiri : 25 Desember 1945 (diresmikan pada tanggal 16 Februari 1947)
Wilayah : Kota Medan dan sekitarnya
Pemimpin : Dr. Mansur

3. Negara Sumatera Selatan
Berdiri : 30 Agustus 1948
Wilayah : Kota Palembang dan sekitarnya
Pemimpin : Abdul Malik

4. Negara Jawa Timur
Berdiri : 26 Nopember 1948
Wilayah : Kota Surabaya, Malangdan daerah-daerah sebelah timur hingga ke Banyuwangi
Pemimpin : R. T. Kusumonegoro

5. Negara Pasundan
Berdiri : 26 Februari 1948
Wilayah : Priangan, Jawa Barat dan sekitarnya
Pemimpin : R. A. A. Wiranata Kusumah

6. Negara Madura
Berdiri : 16 Januari 1948
Wilayah : Kota Madura dan sekitarnya
Pemimpin : Tjakraningrat

Selain negara-negara boneka yang diciptakan oleh Belanda, terdapat juga daerah-daerah yang memiliki otonomi seperti Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Jawa Tengah, Bangka, Belitung, dan Riau. Daerah-daerah tersebut dikepalai oleh Sultan Hamid II

Peristiwa Politik Pasca Pengakuan Kedaularan RI

1.Pemilu tahap pertama dilaksanakan pada tanggal ....

a. 28 September 1955  b. 27 September 1955  c. 29 September 1955  d. 30 September 1955

2. Presiden RI semasa RIS dijabat oleh seorang pemangku tugas presiden RI, yaitu ....

a. Mr. Asaat               b. Mr. Muh. Yamin              c. Ir. Juanda            d. Mohammad Natsir

3 Pada masa Kabinet Natsir, Menteri Keuangan Soemitro Djoyohadikusumo membuat program ....

a. Gerakan Benteng    b. Gerakan Ali Baba    c. Sistem Ekonomi Benteng   d. Sistem Ekonomi Ali Baba

4. Berikut ini adalah isi dekrit Presiden 5 Juli 1959, kecuali ....

a. pembubaran Badan Konstituante                        b. pencabutan UUDS 1950

c. pemberlakuan kembali UUD 1945                       d. pengunduran diri presiden

Peristiwa Politik Pasca Pengakuan Kedaularan RI

1.Pemilu tahap pertama dilaksanakan pada tanggal ....

a. 28 September 1955  b. 27 September 1955  c. 29 September 1955  d. 30 September 1955

2. Presiden RI semasa RIS dijabat oleh seorang pemangku tugas presiden RI, yaitu ....

a. Mr. Asaat               b. Mr. Muh. Yamin              c. Ir. Juanda            d. Mohammad Natsir

3 Pada masa Kabinet Natsir, Menteri Keuangan Soemitro Djoyohadikusumo membuat program ....

a. Gerakan Benteng    b. Gerakan Ali Baba    c. Sistem Ekonomi Benteng   d. Sistem Ekonomi Ali Baba

4. Penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya adalah ....

a. adanya bentrokan antara pejuang Surabaya dengan pasukan Belanda

b. Inggris terang-terangan membantu NICA

c. Belanda melakukan provokasi terhadap pejuang Surabaya

d. tewasnya Brigjen. A. W. S. Mallaby

5. Berikut ini adalah isi dekrit Presiden 5 Juli 1959, kecuali ....

a. pembubaran Badan Konstituante                        b. pencabutan UUDS 1950

c. pemberlakuan kembali UUD 1945                       d. pengunduran diri presiden

6. Jumlah partai politik peserta Pemilu 1955 adalah ....

a. 28 partai                      c. 26 partai                     b. 48 partai                    d. 15 partai

7. Beberapa kabinet yang sempat terbentuk dimasa demokrasi liberal adalah sebagai berikut, kecuali ....

a. Kabinet Natsir   b. Kabinet Sukiman    c. Kabinet Burhanudin Harahap d. Kabinet Sultan Hamengku Buwono IX

8. Para mahasiswa menyampaikan Tritura pada tanggal 10 Januari tahun ....

a. 1965                       c. 1967                        b. 1966                     d. 1968

9. Bentrokan antara mahasiswa dan tentara yang menyebabkan tewasnya Arief Rachman Hakim terjadi pada tanggal ....

a. 24 Februari 1965       b. 24 Februari 1966       c. 24 Februari 1967          d. 24 Februari 1968

10. Tritura terdiri atas tiga poin berikut ini, kecuali ....

a. pembubaran PKI dan ormas-ormasnya        b. bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI

c. turunkan harga barang-barang                     d. pertahankan kedudukan Presiden Soekarno

11. Sejak dikeluarkannya Supersemar, pemerintah mencoba untuk menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan ....

a. ketetapan MPR  b. Pancasila dan UUD 1945  c. agama  d. keputusan presiden

12. Konferensi Meja Budar (KMB) menghasilkan keputusan penting, diantaranya:

a. Pengembalian hak milik Indonesia yang dirampas Belanda

b. Pengakuan kedaulatan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia

c. Indonesia dan Belanda sepakat untuk menghentikan peperangan

d. Belanda siap menarik seluruh tentaranya dari wilayah RI

13. Indonesia menyatakan kembali ke Negara Kesatuan sejak 17 Agustus 1950 karena:

a. Semua negara anggota RIS mendukungnya

b. Sistem federasi sebaiknya dilaksanakan di negara-negara liberal

c. NKRI sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI 17-8-1945

d. Negara-negara bagian tetap dikendalikan oleh Belanda

14. Jatuhnya Kabinet Sukiman-Suwiryo pada tanggal 23 Februari 1952 karena:

a. Tidak tahan menghadapi partai-partai oposisi            b. Dianggap condong ke Blok Barat

c. Belum mampu melaksanakan politik bebas aktif        d. Tidak mendapat kepercayaan dari DPR

15. Kabinet pertama yang memerintah Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah:

a. Kabinet Natsir  b. Kabinet Wilopo  c. Kabinet Sukiman-Suwiryo   d. Kabinet Ali Sastroamidjojo

16. Sesudah Pemilu 1955, instabilitas politik Indonesia terus berlangsung karena:

a. Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya     b. Pemilu 1955 dianggap tidak demokratis

c. Adanya pertentangan antara Presiden dan DPR       d. Masa keanggotaan Konstituante telah habis

17. Sistem banyak partai sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia karena:

a. Terlalu banyak partai politik yang menjadi peserta Pemilu

b. Sulit membangun partai politik yang kuat dan didukung oleh rakyat

c. Pemerintah yang stabil tidak dapat diwujudkan

d. Peluang terjadinya pertentangan antar partai semakin terbuka

18. PRRI merupakan salah satu pergolakan yang terjadi di daerah:

a. Sulawesi                  b. Kalimantan                c. Jawa          d. Sumatera

19. Pemilu 1995 menghasilkan 4 (empat) partai besar, kecuali:

a. Partai Nasional Indonesia (PNI)                                b. Partai Indonesia Raya (Parindra)

c. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)            d. Nahdatul Ulama (NU)

20. Salah satu faktor yang mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:

a. Untuk menciptakan pemerintahan yang stabil

b. Untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945

c. Konstituante tidak dapat melaksanakan tugasnya

d. Terjadinya pertentangan antara para anggota Konstituante

21. Pembentukkan MPRS dan DPAS sangat konstitusional karena:

a. Sesuai dengan UUDS 1950                                      b. Sesuai dengan hak prerogatif Presiden

c. Sesuai dengan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959          d. Sesuai dengan UUD 1945

22. Pada tanggal 5 April 1950, RIS hanya tinggal tiga negara bagian, yakni ... .

a. RI, NST, dan Negara Pasundan                                b. RI, NIT, dan NST

c. RI, NIT, dan Negara Madura                                      d. NIT, NST, dan Negara Sumatera Selatan

23. Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia disah-kan

pada tanggal ... .

a. 11 Agustus 1950   b. 12 Agustus 1950      c. 13 Agustus 1950       d. 14 Agustus 1950

24. APRA yang dipimpin oleh Westerling mengadakan pemberontakan dengan melakukan pembunuhan besar-besaran di daerah ... .

a. Bandung Selatan       b. Blitar        c. Sulawesi Selatan             d. Sumatera Selatan

25. Gerombolan APRA menyerang kota Bandung pada tanggal ... .

a. 21 Januari 1950  b. 22 Januari 1950    c. 23 Januari 1950    d. 24 Januari 1950

26. Pemberontakan Andi Azis di Ujung Pandang selain mendapat bantuan dari Belanda juga dibantu oleh ... .

a. Sultan Hamid I    b. Sultan Hamid II       c. A.Y. Mokoginta       d. Alex Kawilarang

27. Andi Azis menyerahkan diri kepada pemerintah pada bulan ... .

a. Januari 1950    b. Februari 1950      c. Maret 1950          d. April 1950

28. Republik Maluku Selatan diproklamasikan pada tanggal ... .

a. 26 April 1950          b. 25 April 1950             c. 24 April 1950           d. 23 April 1950

29. Pahlawan nasional yang gugur dalam pertempuran merebut Benteng Victoria dari tangan RMS adalah ... .

a. Kol. Kawilarang   b. Letkol. Achmad Husein        c. Letkol Slamet Riyadi      d. Letkol Isdiman

30. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal ... .

a. 10 Februari 1958     b. 15 Februari 1958       c. 15 Januari 1958       d. 10 Januari 1958

31. Daerah yang menyatakan tidak mendukung pemberontakan DI/TII, ialah ... .

a. Jawa Barat  b. Aceh          c. Jawa Timur              d. Sulawesi Selatan

32. Gerakan DI/TII di Jawa Tengah tidak terjadi di Kota ... .

a. Tegal     b. Brebes            c. Pemalang             d. Kebumen

33. Pilot Amerika Serikat yang membantu pemberontakan Permesta yang pesawatnya ditembak jatuh adalah .

a. Westerling       b. A.L. Pope            c. Soumoukil          d. Kennedy

34. Letkol D.J. Somba memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI pada tanggal ... .

a. 17 Februari 1958             b. 16 Februari 1958           c. 17 Februari 1957         d. 16 Februari 1857

35. Partai yang tidak termasuk empat besar yang memenangkan pemilu 1955 ialah ... .

a. Partai Nasional Indonesia (PNI)                      b. Partai Komunis Indonesia (PKI)

c. Nahdatul Ulama (NU)                                      d. Partai Indonesia (Partindo)

36. Dari beberapa kabinet di bawah ini, yang merupakan kabinet setelah berlangsungnya Pemilu

I adalah ... .

a. Kabinet Wilopo  b. Kabinet Ali Sastroamijoyo I  c. Kabinet Sukiman   d. Kabinet Ali Sastroamijoyo II

37. Maksud Belanda membentuk negara-negara federal di wilayah Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali ... a. menyiapkan terbentuknya RIS yang utuh dan berdaulat   

b. memperkuat pengaruh Belanda di Indonesia

c. memperlemah wibawa Republik Indonesia

d. mengendalikan Indonesia melalui melalui negara-negara federal

38. Salah satu kegagalan dari dibentuknya negara federal oleh Belanda adalah ... .

a. sedikitnya jumlah negara federal yang dibentuk Belanda

b. seluruh rakyat menuntut untuk dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

c. negara-negara federal cenderung mendukung Belanda daripada mendukung RI

d. negara-negara bagian mendapat otonomi yang luas

39. Pengumuman berlakunya Undang-Undang Keadaan Bahaya untuk seluruh Indonesia dilakukan pada tanggal ... .

a. 26 Juni 1946          b. 28 Juni 1946               c. 29 Juni 1946                   d. 30 Juni 1946

40.Ketika Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 dengan nama negara RIS maka negara RI ....

a. masih tetap tegak berdiri sejajar RIS             b. negara RI dinyatakan telah bubar

c. RI merupakan bagian dari negara RIS           d. Negara RI tidak jelas statusnya

41. Aksi-aksi yang dilakukan rakyat Indonesia yang menuntut untuk kembali ke Negara Kesatuan di lakukan di daerah ....

a. Negara Indonesia Timur dan Kalimantan       b. Negara Sumatera Timur dan Negara Sumatera Selatan

c. Negara Jawa Timur dan Negara Pasundan    d. Negara Madura dan Negara Jawa Timur

42. Sejak tahun 1950 pemerintahan mulai tidak stabil disebabkan ....

a. adanya sistem Demokrasi Liberal dan Kabinet Parlementer

b. adanya pergantian Konstitusi RIS menjadi UUD S 1950

c. negara kesatuan menghambat kemajuan bagi rakyat kecil

d. masa peralihan yang mendadak dari negara Serikat

43. Tujuan Pemilu I tahun 1955 adalah untuk memilih ....

a. anggota DPR dan MPR                         b. Presiden dan Wakil Presiden

c. anggota Kabinet Parlementer                d. anggota DPR dan Konstituante

44. Faktor penyebab dibubarkannya DPR dan Badan Konstituante adalah ....

a. DPR dan Konstituante tidak mewakili seluruh rakyat

b. Banyak tokoh-tokoh PKI yang menjadi anggota DPR 

c. DPR dan Konstituante tidak dapat bekerja dengan baik

d. DPR dan Konstituante tidak menaati Presiden

45. Salah satu tujuan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 adalah ….

a. mempertahankan Badan Konstituante

b. membentuk Kabinet Gotong Royong

c. kembali ke Undang-Undang Dasar 1945

d. kembali ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950

46. Salah satu isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ....

a. berlakunya kembali UUD 1945                        b. berlakunya kembali UUD S 1950

c. pembentukan bandan Konstituante                 d. pembubaran MPRS dan DPAS

47. Faktor yang menyebabkan kurang harmonisnya hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pasca pengakuan kedaulatan adalah ....

a. pemerintah pusat sewenang-wenang dalam memungut pajak

b. tidak ada perimbangan pembagian jabatan di pemerintahan pusat

c. pemerintah pusat tidak adil dalam pembagian hasil ekspor

d. hak otonomi daerah menjadikan bupati bagaikan raja kecil

48. Pergolakan sosial politik diawali dengan gerakan pengambilalihan kekuasaan oleh Dewan Banteng yang dipimpin oleh ....

a. Kolonel M. Simbolon                 b. Letnan Kolonel Ahmad Husein

c. Letnan Kolonel Barlian              d. Letnan Kolonel H. N. Ventje Samual

49. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, ide pemekaran wilayah merupakan . . . .

a. penghambat persatuan dan kesatuan bangsa

b. upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia

c. menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia

d. pelanggaran terhadap konstitusi negara Indonesia

50. Dibandingkan dengan tuntutan daerah pada masa awal kemerdekaan, ide pemekaran wilayah yang terjadi akhir-akhir ini sesungguhnya . . . .

a. merupakan bagian dari sebuah perjuangan yang sama

b. ada kesamaan latar belakang dan kepentingan

c. tidak bisa dijadikan perbandingan

d. merupakan hal yang mengada-ada

51. Inti dari otonomi daerah adalah . . . .

a. munculnya para pemimpin lokal                  b. terbentuknya pemerintahan sendiri

c. desentralisasi pemerintahan di daerah        d. hapusnya seluruh kewenangan pemerintah pusat

52. Tuntutan pemekaran wilayah harus disikapi dengan hati-hati karena . . . .

a. bisa menyebabkan disintegrasi bangsa          b. rakyat masih buta politik pemerintahan

c. banyak pejabat yang haus kekuasaan            d. kemampuan pemerintah sangat terbatas

53. Sejak reformasi sampai tahun 2007, telah terbentuk 7 provinsi, 144 kabupaten, dan 27 kota. Hal ini menandakan bahwa . . . .

a. kehidupan rakyat semakin melarat

b. negara kesatuan Republik Indonesia sudah tidak relevan

c. era reformasi identik dengan pembentukan provinsi baru

d. aspirasi rakyat semakin berkembang seiring meningkatnya pendidikan politiknya

54. Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan terjadi pertentangan politik antara golongan federalis dan unitaris. Yang dimaksud golongan unitaris adalah …

a. mereka yang menginginkan Konstituante dibubarkan

b. kelompok yang menginginkan eksistensi negara bagian dipertahankan

c. mereka yang menghendaki seluruh eks KNIL dimasukkan dalam APRIS

d. kelompok yang menghendaki negara kesatuan

55. Bentuk negara yang sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah …

a. kesatuan                             b. federal                            c. serikat                      d. RIS

56. Sebab jatuhnya kabinet Nasir antara lain …

a. dianggap condong ke blok Barat

b. gagal melaksanakan pemilu

c. Masyumi tidak memberi jatah kursi kabinet kepada PNI

d. dianggap lunak dalam menjalankan politik masalah Irian Barat

57. Kabinet Sukiman jatuh antara lain karena penandatanganan persetujuan bantuan ekonomi teknik, dan persenjataan atas dasar mutual Security Act (MSA) dengan …

a. Inggris         b. Belanda           c. Jerman         d. Amerika Serikat

58. Program pemerintah untuk mendorong perkembangan kewiraswastaan pribumi Indonesia disebut….

a. Program Pembangunan b. Program Panca Karya c. Program Benteng   d. Program Banteng

59. Ketegangan hubungan antara pusat dan daerah disebabkan oleh…

a. ketidakpuasan daerah atas biaya pembangunan dari pusat

b. ketidakpuasan daerah atas terbentuknya NKRI

c. daerah ingin mempertahankan berdirinya RIS

d. daerah ingin memisahkan diri dari wilayah Indonesia

60. Presiden menganjurkan kepada Konstituante untuk kembali kepada…

a. UUD RIS                      b. UUDS 1950                        c. UUD RI                        d. UUD 1945

61. Kegagalan Konstituante melatarbelakangi dikeluarkannya …

a. UU Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah        b. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

c. Konsepsi Presiden                                          d. Trikora

62. Salah satu isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah…

a. pembentukan Dewan Konstituante               b. berlakunya UUDS 1950

c. berlakunya UUD 1945                                   d. pembubaran MPRS dan DPAS

63. Sistem kabinet yang dibentuk setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ...

a. kabinet parlemen b. kabinet presidensiil  c. zaken kabinet   d. kabinet gotong royong

64. Golongan yang menghendaki negara kesatuan disebut … .

a. golongan unitaris                     c. golongan reformis

b. golongan fungsionalis              d. golongan federalis

65. Salah satu program kerja Kabinet Natsir adalah … .

a. mengadakan keamanan dalam negeri

b. menyempurnakan organisasi ABRI

c. meningkatkan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif

d. mengadakan persiapan pemilihan umum

66. Pada masa demokrasi liberal, pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan sebab…

a. adanya tuntutan dari kalangan ABRI untuk mengganti presiden

b. para pemimpin partai saling berebut kekuasaan untuk kepentingan partainya

c. timbulnya demonstrasi-demonstrasi di berbagai daerah

d. adanya kesenjangan social di kalanganmasyarakat

67. Jatuhnya kabinet Wilopo disebabkan oleh karena … .

a. peristiwa Tanjung Morawa

b. gagalnya pelaksanaan pemilihan umum

c. peristiwa pergantian pimpinan teras angkatan darat

d. politik luar negeri yang condong kpada Amerika Serikat

68. Tugas Konstituante adalah … .

a. membantu tugas-tugas presiden                         b. menyusun undang-undang dasar baru

c. membuat rencana pembangunan lima tahun      d. membuat program kerja kabinet presidential

69. Badan Pembuat Undang-Undang Dasar disebut … .

a. parlemen                      c. konstituante        b. kabinet               d. legislatif

70. Salah satu isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah … .

a. pembentukan DPRS                           b. berlakunya kembali Konstitusi RIS

c. pembentukan Kabinet Kerja               d. pembubaran Konstituante

71. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini!

1) Partai Nasional Indonesia

2) Partai Indonesia Baru

3) Partai Komunis Indonesia

4) Partai Sarikat Islam

5) Nahdatul Ulama

6) Masyumi

Organisasi-organisasi politik dan agama di atas yang merupakan perwujudan NASAKOM ditunjukkan pada nomor … .

a. 1, 2, dan 4                      c. 1, 2, 3, dan 5                       b. 1, 3, dan 5                  d. 2, 3, 4, dan 6

72. Pada waktu upacara peringatan Hari Proklamasi ke-14, Presiden Soekarno menyampaikan pidato dengan judul … .

a. amanat penderitaan rakyat                 b. sekitar revolusi republik Indonesia

c. penemuan kembali revolusi kita          d. kemenangan perjuangan republik Indonesia

73. Berdasarkan Deklarasi Ekonomi pada tanggal 26 Mei 1963, maka sistem ekonomi yang dianut oleh pemerintah Indonesia adalah … .

a. koperasi  b. ekonomi pasar   c. ekonomi Pancasila   d. ekonomi terpimpin

74.Untuk mengatasi krisis ekonomi, Kabinet Soekiman menjalankan kebijakan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi . . . .

a. Bank Central Asia      c. Bank Rakyat Indonesia           b. Bank Indonesia         d. Bank Nasional Indonesia

75. Tujuan pemberlakuan kebijakan Gerakan Benteng adalah . . . .

a. mendorong berkembangnya pertanian        b. melindungi pengusaha-pengusaha pribumi

c. mendirikan benteng-benteng pertahanan    d. menasionalisasi benteng milik Belanda

76. Pemilu tahun 1955 bertujuan untuk memilih . . . .

a. presiden dan wakil presiden                        b. presiden dan perdana menteri

c. konstituante dan DPR                                  d. MPR dan DPR

77. Penyelenggara pemilu 1955 adalah Kabinet . . . .

a. Burhanuddin Harahap            c. Djuanda       b. Ali Sastroamidjojo         d . Sutan Sjahrir

78. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan awal dari periode . . . .

a. demokrasi liberal    c. demokrasi terpimpin  b. demokrasi parlementer    d. demokrasi Pancasila

79. Berikut ini yang termasuk isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah . . . .

a. pembubaran kabinet                                       c. pembubaran konstituante

b. pembentukan kabinet                                      d. pembentukan konstituante

80. Pemicu terjadinya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat adalah . . . .

a. hasil kesepakatan perjanjian Renville      b. kurang diperhatikannya para pejuang kemerdekaan

c. munculnya golongan oposisi                    d. dukungan terhadap bentuk negara federalis

81. Penghentian konflik secara musyawarah berhasil dilaksanakan dalam peristiwa pemberontakan . . . .

a. DI/TII di Aceh                    c. APRA       b. PRRI/Permesta            d. RMS

82. Pemimpin pemberontakan APRA adalah . . . .

a. Westerling               c. Achmad Husein       b. Daud Beurueh             d. Amir Syarifuddin

83. Pemberontakan PRRI dapat ditumpas melalui . . . .

a. Operasi 17 Agustus       c. Gerakan 17 Agustus     b. Gerakan Benteng      d. Operasi Saptamarga

84 . Setelah berakhirnya RIS, dasar negara yang digunakan negara Indonesia adalah ... .

a. UUD 1945                c. UUD RIS       b. UUDS 1950             d. UUDS 1945

85. Sistem multipartai mulai diberlakukan di Indonesia sejak dikeluarkannya Maklumat Pemerintah pada tanggal ....

a. 3 Oktober 1945   b. 14 Oktober 1945   c. 3 November 1945   d. 14 November 1945

86. Kabinet pertama yang berkuasa setelah Indonesia menganut Demokrasi Liberal adalah … .

a. Kabinet Sukiman  b. Kabinet Ali Sastroamijoyo   c. Kabinet Natsir  d. Kabinet Wilopo

87. Pemilihan umum pertama tahun 1955  terjadi pada masa kabinet … .

a. Ali Sastroamijoyo I  b. Natsir   c. Ali Sastroamijoyo II    d. Burhanuddin Harahap

88. Tujuan Pemilu tahun 1955 yaitu … .

a. untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante   b. untuk memilih presiden dan wakil presiden

c. untuk memilih pemimpin kabinet yang baru                    d. untuk memilih anggota DPR dan MPR

89. Partai politik yang mendapat suara terbanyak dalam Pemilu I tahun 1955

adalah ... .

a. Masyumi                    c. PNI                         b. PKI                      d. NU

90. Berikut ini adalah isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kecuali … .

a. pembubaran konstituante                            b. pembubaran DPR

c. berlakunya kembali UUD 1945                    d. tidak berlakunya UUDS 1950

91. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dipimpin oleh … .

a. Westerling                      c. Soumokil            b. Andi Azis                     d. A.E. Kawilarang

92. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang menyimpang dengan condong ke Blok Barat terjadi pada masa ... .

a. Kabinet Ali  b. Kabinet Burhanuddin Harahap   c. Kabinet Wilopo   d. Kabinet Sukiman

93 . Kabinet Djuanda sering disebut juga zaken kabinet, sebab ... .

a. komposisi dalam kabinet berdasarkan hasil Pemilu

b. komposisi kabinet terdiri atas orangorang yang ahli dalam bidangnya

c. anggota kabinet merupakan koalisi dari beberapa partai

d. Kabinet Djuanda memerintah paling lama jika dibandingkan dengan kabinet lainnya

94 . Salah satu prestasi yang diraih Kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah ... .

a. penyelenggaraan Pemilu I                              b. perjuangan pembebasan Irian Barat

c. penyelenggaraan Konferensi Asia – Afrika     d. hubungan yang harmonis antara sipil dan militer

95 . Untuk menangani masalah perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah menerapkan Rencana Sumitro yang direalisasikan dengan ...

a. memberi bantuan kepada pengusaha pribumi           b. pembangunan industri dasar

c. meningkatkan sektor perdagangan                            d. menekan perekonomian golongan Cina

96 . Sistem pemerintahan RI setelah kembali ke bentuk negara kesatuan adalah ... .

a. sistem parlementer  b. sistem presidensiil  c. sistem monarki   d. sistem semiparlementer

97. Faktor pendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ... .

a. banyaknya pergolakan di daerahdaerah                        

b. sering terjadinya pergantian kabinet

c. ingin menyelamatkan negara dari situasi yang genting

d. kegagalan dewan konstituante menyusun UUD baru

98 . Pada masa Demokrasi Liberal sering terjadi pergantian kabinet, hal ini disebabkan ... .

a. banyaknya gejolak politik yang membuat kacau keadaan

b. adanya persaingan yang tidak sehat antarpartai politik

c. kabinet yang bertugas tidak memiliki keahlian

d. kinerja pemerintah kurang mendapat dukungan dari partai politik

99. Kehidupan politik di masa Demokrasi Liberal adalah ... .

a. bebas mendirikan partai politik                               b. bebas berdemokrasi

c. sering terjadi gejolak politik                                     d. bebas mengembangkan sumber daya alam

100. Pemilu tahun 1955 dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis dibandingkan pemilu-pemilu sesudahnya, hal ini disebabkan ... .

a. rakyat bebas memilih sesuai kehendaknya tanpa ada tekanan dari pihak manapun

b. banyak partai yang ikut di dalamnya

c. pelaksanaan pemilu berlangsung di seluruh tanah air

d. adanya UU yang menjamin pelaksanaan pemilu

101. DPR dan Dewan konstituante hasil pemilu I ternyata tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sebab ... .

a. muncul pergolakan di daerah-daerah

b. partai-partai politik lebih mementingkan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan rakyat

c. beban utang luar negeri negara makin banyak

d. keadaan ekonomi Indonesia terpuruk

102. Gerakan Permesta di Sulawesi Utara dipimpin oleh ... .

a. Letkol Ventje Sumual b. Letkol D.S. Somba c. Letkol Barlian       d. Letkol M. Simbolon

103. Sesudah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 kehidupan perekonomian di Indonesia semakin buruk. Hal ini karena ... .

a. Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan sebesar 1,5 M dan utang dalam negeri 2, 8 M

b. situasi politik tidak menentu

c. adanya Agresi Militer Belanda II

d. banyaknya pergantian kebinet1.

104.Kepala negara RIS pertama ialah ....

a. Ir. Soekarno                 b. Moh. Hatta                 c. Mr.Wilopo                 d. Supomo

105. Kabinet pertama RIS adalah....

a. Zakun Kabinet             b. Zaken Kabinet                c. Gotong Royong              d. Kabinet RIS

106. Tokoh Indonesia pendukung RIS ialah ....

a. Ir.Soekarno               b. Moh. Hatta               c. Mr. Wilopo          d. Sultan Hamid II

106. RIS dibagi menjadi ... negara bagian.

a. lima                   b. empat                   c. enam                     d. tujuh

107. RIS dibagi menjadi ... satuan kenegaraan.

a. tujuh                   b. delapan                      c. sembilan                    d. sepuluh

108. Rakyat Jawa Barat melakukan demonstrasi      di Bandung agar negara Pasundan dibubarkan dan bersatu ke dalam NKRI, pada tanggal ....

a. 8 Maret 1950                b. 9 Maret 1950             c. 8 Maret 1951             d. 9 Maret 1951

109. Kedaulatan RI diakui Belanda sejak ....

a. 17 Agustus 1945         b. 27 Desember 1949         c. 17 Agustus 1950     d. 5 Juli 1959

110. De Javasche Bank Yogyakarta diubah menjadi ...

a. Bank Indonesia  b. Bank Negara Indonesia  c. Bank Dagang Negara  d. Bank Internasional

111. Syafruddin Prawira negara mencetuskan kebijakan ....

a. Gunting Syafrudin  b. Pemotongan uang  c. Gerakan Banteng  d. Kredit Syafruddin

112. Penggagas sistem ekonomi Gerakan Banteng ....

a. Soemitro Djojohadikusumo b. Syafruddin Prawiranegara  c. Margono Djojohadikusuno d. Jusuf Wibisono

113. Bank Indonesia semula bernama ....

a. De Jawa Bank        b. De Indies Bank         c. De Javasche Bank      d. de Javanische Bank

114. Penggagas sistem Ali-Baba adalah ....

a. Ismet Tjokro b. Iskaq Tjokroadisurjo  c. Moh. Hatta  d. Dr. Howink

115. Kabinet pada kurun waktu September 1950-Maret 1951 adalah ....

a. Sukiman               b. Natsir                 c. Wilopo                       d. Djuandaasi Ba 4

14. Dewan Banteng dipimpin oleh ....

a. Syafruddin Prawiranegara                                          b. Soemitro Djojohadikusumo

c. Iskaq Cokroadisuryo                                                   d. Mohammad Natsir

15. Dekrit Presiden Soekarno dikeluarkan tanggal ....

a. 5 Juli 1959        b. 6 Juli 1959              c. 7 Juli 1959                      d. 8 Juli 1959

16. Ketua Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang dibentuk pada 1959, yaitu ....

a. Syafruddin Prawiranegara  b. Soemitro Djojohadikusumo  c. Iskaq Cokroadisuryo  d. Mohammad Yamin

17. Perhatikan pernyataan berikut.

• Diperkenalkan oleh Menteri Perekonomian Iskaq Cokroadisuryo pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I tahun 1954.

• Bentuk kerja sama ekonomi antara pengusaha pribumi dan nonpribumi.

• Menekankan pada kebijakan Indonesia nisasi yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi.

Sistem ekonomi yang sesuai dengan per nyataan tersebut, yaitu ....

a. sistem ekonomi Gerakan Benteng                         b. sistem ekonomi Rencana Soemitro

c. sistem ekonomi Ali-Baba                                        d. sistem ekonomi Gunting Syafruddin

18. Nasionalisasi De Javasche Bank milik Belanda menjadi Bank Indonesia dilaksanakan pada ....

a. Juli 1953          b. April 1951             c. Agustus 1946                d. Februari 1950

19. seorang menteri perdagangan pada Kabinet Natsir yang mem perkenalkan sistem ekonomi Gerakan Benteng pada 1950, yaitu ....

a. Syafruddin Prawiranegara   b. Soemitro Djojohadikusumo   c. Iskaq Cokroadisuryo    d. Mohammad Natsir

20. Tujuan diberlakukannya sistem ekonomi Gerakan Benteng adalah ....

a. memajukan perusahaan daerah

b. memberikan kredit lunak untuk para pengusaha pribumi

c. melindungi pengusaha pribumi dari persaingan dengan pengusaha nonpribumi

d. memberikan fasilitas bea ekspor bagi pengusaha

2. Indonesia menyatakan kembali ke bentuk negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Berikut ini sebab-sebab kembalinya RIS ke bentuk negara kesatuan, kecuali .

a. bentuk RIS bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

b. bentuk RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat

c. bentuk RIS merupakan warisan dari kolonial Belanda

d. bentuk pemerintah RIS terlalu rumit

3. Langkah yang harus ditempuh pemerintah dalam melaksanakan gerakan ekonomi Program Benteng antara lain ... .

a. mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri

b. mewajibkan perusahaan asing memberi latihan kepada tenaga-tenaga Indonesia

c. meningkatkan perdagangan ke luar negeri

d. memberi pinjaman kepada para pengusaha yang bermodal lemah

4. Nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia yang dilakukan pada masa Demokrasi

Liberal justru berakibat menurunnya kapasitas produksi, sebab .

a. terjadi salah urus dalam perusahaan tersebut            b. terbatasnya modal

c. berbagai sarana produksi mengalami kerusakan        d. kekurangan bahan mentah

5. Tujuan yang diharapkan dari adanya kebijakan Indonesianisasi yaitu ... .

a. membentuk kelas pengusaha di Indonesia

b. menurunkan tingkat inflasi yang membumbung tinggi

c. merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional

d. merehabilitasi sarana-sarana ital yang rusak

6. Ciri yang menonjol dari kondisi politik di Indonesia sebelum terlaksananya

pemilihan umum tahun 1955 antara lain .

a. meningkatnya gangguan keamanan dalam negeri

b. sering terjadi pergantian kabinet

c. meningkatnya suhu politik

d. munculnya konflik terbuka antarpartai politik

7. Sebelum berhasil mewujudkan berbagai program kerjanya, Kabinet Sukiman mengalami kejatuhan karena .

a. muncul krisis ekonomi                                                b. terjadinya berbagai pemberontakan daerah

c. politik luar negerinya dianggap condong ke Serikat  d. kasus korupsi yang sulit diatasi

8. Masalah krusial yang menjadi pokok program kerja kabinet-kabinet pada

masa Demokrasi Liberal yaitu ... .

a. menciptakan stabilitas politik yang dinamis

b. meningkatkan kesejahteraan rakyat

c. menyelesaikan masalah Irian Barat

d. mengatasi inflasi yang cukup tinggi

9. Keberhasilan yang menonjol dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I semasa memerintah adalah .

a. berhasil melaksanakan pemilu                                              b. terlaksananya KAA di Bandung

c. melaksanakan pengalihan perusahaan asing di Indonesia   d. menekan laju inflasi

10. Permasalahan serius yang dihadapi oleh Kabinet Ali Sastroamojoyo II ketika memerintah diantaranya .

a. munculnya krisis ekonomi dan moneter

b. laju inflasi yang sangat tinggi

c. kurang harmonisnya hubungan antarlembaga tinggi negara

d. sikap daerah yang kurang mempercayai pemerintahan pusat

11. Tujuan pelaksanaan pemilu tanggal 15 Desember 1955 adalah ... .

a. memilih anggota Konstituante

b. memilih wakil rakyat yang duduk dalam DPR

c. menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesianegara demokrasi

d. memenuhi tuntutan rakyat untuk mengadakan pemilu

12. Beberapa akibat yang ditimbulkan dari silih bergantinya kabinet, kecuali ... .

a. pembangunan ekonomi terhambat                 b. mudah diinter ensi oleh pihak asing

c. stabilitas politik tidak dapt tercipta                  d. hubungan pusat dan daerah menjadi tidak harmonis

13. Kabinet Wilopo akhirnya menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno karena .

a. kegagalan dalam masalah Irian Barat      b. politik luar negerinya yang terlalu condong ke blok Barat  

c. terjadinya peristiwa Tanjung Morawa       d. pengaruh masalah intern Angkatan Darat

14. Kabinet Djuanda sering disebut zaken kabinet karena .

a. para menterinya merupakan ahli dan pakar dari bidangnya masingmasing

b. komposisi menteri dalam kabinet ditentukan koalisi dalam partai

c. program kerjanya menitikberatkan pada pembangunan

d. menteri-menterinya lulusan dari Uni ersitas Belanda

15. Berikut ini alasan yang mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Konsepsi Presiden, kecuali .

a. terjadinya kegoncangan politik pada masa Demokrasi Liberal

b. seringnya terjadinya pergantian kabinet

c. adanya tekanan dari Belanda

d. terjadinya konflik dalam negeri seperti gerakan sparatisme

16. Pernyataan yang paling tepat mengenai isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah

.

a. pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUDS

b. turunkan harga dan perbaikan kabinet

c. pembubaran Konstituante dan pembentukan MPRS/DPAS

d. berlakunya kembali UUD 1945 dan retooling kabinet

17. Setelah mengeluarkan dekrit, Presiden Soekarno membentuk DPAS yang bertugas ... .

a. menetapkan GBHN                                         b. memberikan pertimbangan kepada presiden

c. memeriksa penggunaan keuangan negara    d. mengawasi kinerja presiden dalam pemerintahan

18. Masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia menjalankan politik konfrontasi

dengan Malaysia karena ... .

a. ingin mengambil sebagian wilayah Malaysia

b. Malaysia menjadi saingan Indonesia sejak lama

c. menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai neokolonialismeInggris

d. Malaysia tidak mau menjadi bagian dari wilayah RI

19. Pada tahun 1960, presiden membubarkan DPR hasil pemilu sebab ... .

a. DPR menolak rencana APBN yang diajukan presiden

b. keanggotaan DPR didominasi oleh orang-orang yang komunis

c. anggota DPR pemikirannya tidak sejalan dengan presiden

d. masa jabatan anggota DPR sudah habis

20. Alasan yang mendorong Indonesia keluar dari PBB adalah ... .

a. PBB tidak mendukung Indonesia dalam perjuangan pembebasan Irian Barat

b. diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB

c. negara-negara anggota PBB belum mengakui kemerdekaan Indonesia

d. Indonesia menganggap PBB tidak cocok untuk negara-negara komunis

nonpribumi

21. Langkah yang diambil pemerintah RIS untuk mengatasi laju inflasi yang cukup tinggi antara lain .

a. menaikkan tarif barang-barang impor                     b. menaikkan pajak

c. mencari pinjaman baru                                            d. melakukan pemotongan uang